Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) secara tegas menyampaikan alasan penolakan terhadap program transmigrasi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Senin, 18 November 2024. Rapat ini melibatkan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari Universitas Papua, STIH, dan STKIP Muhammadiyah.
Ketua DPRPB, Orgenes Wonggor, menjelaskan bahwa program transmigrasi yang diutamakan sebaiknya adalah transmigrasi lokal. Pernyataan ini didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2022, yang mengatur tentang pengendalian kependudukan di Papua Barat. “Penjelasan dari pihak kementerian terkait program transmigrasi sudah cukup jelas. Namun, penolakan ini sesuai dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda,” ujar Wonggor dalam rapat tersebut.
Dampak Negatif terhadap Kehidupan Sosial dan Ekologis
Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran akan dampak negatif program transmigrasi nasional terhadap masyarakat lokal, termasuk terjadinya kesenjangan sosial, terganggunya wilayah adat, dan berkurangnya kesempatan kerja bagi penduduk asli Papua. Selain itu, program ini dinilai berpotensi merusak keseimbangan sosial serta memberikan tekanan pada sumber daya alam yang terbatas di wilayah Papua Barat.
Pandangan Fraksi-fraksi DPRPB
Lima fraksi DPRPB, yakni Golkar, PDI Perjuangan, NasDem Bersatu, Amanat Sejahtera, dan Bangkit Gerakan Indonesia Raya, menyoroti perlunya fokus pada pengembangan dan revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada, daripada membuka kawasan baru. Mereka juga mengusulkan adanya kajian dan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap pelaksanaan program transmigrasi lokal.
Pentingnya Revitalisasi dan Evaluasi
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi menggarisbawahi perlunya evaluasi sistematis mengenai kelayakan kawasan transmigrasi, khususnya di wilayah seperti Bintuni, yang dinilai masih memprihatinkan. Evaluasi ini diharapkan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, untuk memastikan bahwa kawasan transmigrasi dapat diberdayakan sebagai pusat produksi pertanian dan peternakan yang mendukung ketahanan pangan.
Alternatif Solusi: Transmigrasi Lokal dan Pemekaran Kampung
Pemekaran kampung dianggap sebagai pendekatan yang lebih sesuai untuk mengelola pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Fraksi NasDem Bersatu bahkan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami penolakan terhadap program transmigrasi ini.
Perda sebagai Instrumen Pengendalian Kependudukan
Dalam konteks pengendalian migrasi, Perda Nomor 19 Tahun 2022 menjadi instrumen penting untuk menjaga hak-hak masyarakat asli Papua dan mengelola arus migrasi dengan lebih baik. Selain itu, adanya pengaturan terkait urbanisasi melalui peraturan daerah diharapkan dapat membatasi masuknya penduduk dari luar wilayah secara berlebihan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, fraksi-fraksi DPRPB lebih mendukung transmigrasi lokal sebagai solusi yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan ekologis Papua Barat. Mereka menekankan pentingnya perencanaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat lokal serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di kawasan transmigrasi.
