Pada masa reses pertama tahun 2025, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Orgenes Wonggor, menyampaikan perubahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat. Perubahan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengecoran jalan lingkungan yang kini telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, bukan lagi pemerintah provinsi.
“Terdapat perubahan pada tahap akhir penyusunan program dan kegiatan akibat perubahan regulasi. Sejak tahun 2025, pendanaan pengecoran jalan lingkungan dari APBD Provinsi telah dihentikan berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yang mengalami perubahan setiap tahun. Kami akan terus berupaya agar kegiatan ini dapat dianggarkan oleh pemerintah kabupaten,” jelas Bapak Wonggor di sela-sela kunjungan reses di Kampung Mainda dan Smanggei, Jumat, 14 Februari 2025.
Owor juga menyatakan akan memperjuangkan pengaspalan ruas jalan yang menghubungkan kedua kampung tersebut, serta penambahan penerangan jalan di Mainda dan Smanggei.
“Pelaksanaan kegiatan infrastruktur harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang Otonomi Khusus. Terdapat beberapa prioritas infrastruktur yang telah ditetapkan,” tambah Bapak Wonggor.
Prioritas tersebut, sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 107 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua, meliputi jalan, jembatan, transportasi, listrik, dan air bersih.
“Meskipun telah diusulkan, pengecoran jalan lingkungan tidak dapat dibiayai oleh APBD Provinsi pada tahun ini dan harus digantikan dengan program lain,” ujarnya.
Owor menambahkan bahwa sejumlah kegiatan telah diusulkan untuk Kampung Mainda, Aduer, dan Aweibehei pada tahun ini. “Rincian program akan disampaikan setelah tercantum dalam dokumen resmi. Hal ini untuk menghindari penyampaian informasi yang tidak akurat kepada masyarakat,” pungkas Owor.
